Rokan Hilir,Onenotetv.com- Terkait progres realisasi APBD tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Rokan Hilir Selasa(1/8) sore kembali menggelar rapat lanjutan badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kegiatan berlangsung bertepatan digedung DPRD Rokan hilir Selasa 01/08/2023 sekira pukul 13.30 WIB.
Untuk mengetahui sejauh mana progres realisasi serapan APBD tahun 2023. Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD ) kabupaten rokan hilir kembali menggelar rapat lanjutan badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Selasa sore digedung utama sidang paripurna jalan sei rokan batu enam bagansiapiapi. Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Rohil ini didampingi oleh wakil ketua DPRD Basiran Nur Efendi dan Hamzah serta beberapa anggota DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohil.
Dalam rapat tersebut DPRD mendesak agar pemerintah daerah menggesa anggaran belanja modal segera direalisasikan khususnya belanja modal berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat baik itu operasional maupun belanja modal, sebab waktu penggunaan anggaran hanya tinggal 4 bulan lagi. Ketua DPRD Rokan Hilir Maston mengatakan saat ini menurut laporan dari BPKAD realisasi pendapatan dari alokasi APBD Rohil 2,1 triliun baru terealisasi sebesar 877 milyar atau sekitar 40 persen, sedangkan realisasi anggaran kurang lebih sekitar 30 persen, Maston menyebutkan bahwa realisasi tersebut terlalu lama sedangkan saat ini sudah memasuki bulan ke delapan.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Banggar DPRD Rohil Darwis Syam dirinya meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menggesa realisasi APBD, karena 40 persen realisasi saat ini didominasi dari kegiatan belanja operasional. Darwis menjelaskan realisasi 40 persen itu adalah realisasi pencairan anggaran. Padahal kegiatan sudah ada yang berjalan seperti Dinas PUTR namun pencairan dananya masih belum ada. Untuk itu pihak DPRD minta belanja modal itu digesakan karena belanja berhubungan langsung dengan masyarakat.
Untuk saat ini realisasi anggaran di setiap OPD serapan bervariasi, ada yang realisasi tinggi dan ada yang realisasi rendah. Ditingkat OPD yang tertinggi seperti Disdukcapil sudah mencapai 62 persen, sedangkan yang terendah di PUTR baru 5,1 persen. (Rls Red)
